Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa

Posted by Operator Sosial | 2023-04-13 10:37:16 | 199 kali dibaca

JENIS PELAYANAN	Menyiapkan Bahan Fasilitasi Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa Dan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa
DASAR HUKUM	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintahan Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
PERSYARATAN	DRAF RKPDES DRAF APBDES DRAF APBDES PENJABARAN
PROSEDUR	Musyawarah Desa
BIAYA/TARIF	Rp. 0 (gratis)
PRODUK PELAYANAN	Produk hukum tentang Pemerintah Desa
PENGELOLAAN PENGADUAN	Seksi Penataan Desa DINSOSPMD Kab. Pangandaran
SARANA DAN PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	Perangkat administrasi
KOMPETENSI PELAKSANA	Petugas yang memahami prosedur
PENGAWASAN INTERNAL	Atasan langsung
JUMLAH PELAKSANA	2 (dua) orang PNS
JAMINAN PELAYANAN	Dilaksanakan sesuai prosedur
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Diupayakan secara maksimal keselamatan dan keamanan klien
EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi setelah selesai melaksanakan pelayanan secara berkala